Diduga Ada Oknum Nakal Di SMA Negeri 1 Gunung Agung --> Make Image responsive
KOMPAS TERKINI.COM >> Diterbitkan Berdasarkan Undang-Undang PERS Nomor 40 Tahun 1999. Dengan SK. KEMENKUMHAM RI NO. AHU-0043861.AH.01.01.TAHUN 2021 dan Telah Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Juli 2021

Diduga Ada Oknum Nakal Di SMA Negeri 1 Gunung Agung

19 Jan 2021



KOMPAS Terkini.com,-Wali murid Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Mengeluhkan terkait adanya pungutan biaya yang dibebankan terhadap siswa didik di sekolah setempat semasa pandemi covid-19.

Kendati pemerintah setempat telah memberi larangan untuk pemungutan biaya terhadap siswa dimasa pandemi melalui surat edaran Gubernur Lampung 
Ternyata masih saja ada oknum nakal yang terkesan mengabaikan larangan tersebut.

Dari keterangan salah satu wali murid setempat mengatakan, dirinya merasa heran sebab tidak sedikit di sekolah-sekolah lainnya khusus tingkat SMA-SMK di Kabupaten Tulang Bawang Barat dimasa pandemi digratiskan tanpa beban biaya apapun, namun sebaliknya di SMA Negeri 1 Gunung Agung anaknya harus membayar sebesar Rp.120 ribu perbulan.

"Diwaktu covid anak saya tetap bayar, pokoknya bayarnya sehabis penerimaan siswa baru dari bulan Juli hingga seterusnya, yang lebih mengherankan setiap pembayaran pihak sekolah tidak memberikan kami kwitansi bukti pembayaran, setau saya di sekolah lain tidak bayar waktu covid, kalau seperti ini saya nggak terima saya minta ini di tindak," Ungkap wali murid berinisial SY kepada media.


Sementara Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gunung Agung, Hendro santoso saat dikonfirmasi membantah jika sekolahnya telah melakukan penarikan biaya terhadap siswa dimasa pandemi covid-19.

"Itu bukan pungutan tapi titipan, sebab sekolah kami hingga saat ini belum pernah menarik SPP dimasa pandemi covid-19, jadi nanti coba saya cek dulu ke guru-guru yang ada disini," Ucap Hendro, Senin (18/01/2021).

Disinggung terkait sosialisasi tentang surat edaran larangan penarikan biaya, hendro mengaku pihaknya belum pernah mengadakan rapat terhadap wali murid, hanya saja disosialisasikan melalui komite setempat.

"Kalau sosialisasi tentang larangan itu, kami hanya memberi tahu melalui komite saja, karena belum bisa ngumpulin orang banyak," kata Hendro

Diketahui sebelumnya, Berdasarkan Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Lampung nomor 420/1062/V.01/DP.2/2020 berisikan, dalam rangka meningkatkan aksesabilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik di sekolah, serta pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19, diminta kepada kepala sekolah SMA/SMK/SLB negeri dan swasta se-Provinsi Lampung penerima dana BOS reguler dan BOSDA, untuk tidak melakukan penarikan SPP atau sumbangan lainnya terhadap wali murid peserta didik.

Sementara penggunaan dana BOS reguler, pihak sekolah dapat lebih memaksimalkan dari penggunaan sebelumnya ke poin-poin yang telah di tentukan didalamnya.

Tanggal 4 November 2020 lalu, Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi kembali menetapkan Peraturan Gubernur Lampung No 61 Tahun 2020 tentang peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan menengah negeri dan satuan pendidikan khusus negeri Provinsi Lampung.

Disebutkan pihak sekolah melalui komite diperbolehkan untuk menerima sumbangan iuran siswa melalui musyawarah dan ketentuan lainnya yang telah di tentukan didalamnya, dengan  catatan peraturan Gubernur tersebut diberlakukan pada tanggal di undangkan. (Helmi)