SMAN 1 Banjar Baru Diduga Abaikan Surat Edaran Gubernur Bandar Lampung --> Make Image responsive
KOMPAS TERKINI.COM >> Diterbitkan Berdasarkan Undang-Undang PERS Nomor 40 Tahun 1999. Dengan SK. KEMENKUMHAM RI NO. AHU-0043861.AH.01.01.TAHUN 2021 dan Telah Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Juli 2021

SMAN 1 Banjar Baru Diduga Abaikan Surat Edaran Gubernur Bandar Lampung

5 Feb 2021



KOMPAS Terkini.com,- Sejumlah wali murid di SMAN 1 Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, mengeluh terkait dengan adanya dugaan pungutan biaya yang di bebankan terhadap siswa didik di Sekolah setempat semasa pandemi covid-19.

Diketahui sebagaimana Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Nomor 420/1062/V.01/DP.2/2020 , dalam rangka meningkatkan aksesabilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik di Sekolah, serta pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19, diminta kepada Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB Negeri dan Swasta se-Provinsi Lampung penerima dana BOS reguler dan BOSDA, untuk tidak melakukan penarikan SPP atau sumbangan lainnya terhadap wali murid peserta didik.

Namun sangat di sayangkan di SMAN 1 Banjar Baru berani abaikan surat edaran Gubernur Lampung, menurut keterangan salah satu wali murid yang enggan di sebut nama nya mengatakan, dirinya merasa heran lantaran di masa pandemi larangan pemerintah untuk tidak melakukan biaya apapun terkesan di abaikan oleh oknum nakal yang lebih mementingkan keuntungan dari pada keluhan wali murid, katanya.

"Padahal biaya pendidikan semasa pandemi itu di gratiskan tanpa pungutan apapun, Tapi kok aneh di Sekolah anak saya kalo kelas tiga bayarnya  Rp.125.000 rata-rata nya, kami kan selaku wali murid merasa keberatan ekonomi kita kan lagi anjloknya karna adanya covid-19 ini, Ungkap orang tua murid, rabu (03/02/2021).

Terkait hal itu, ia meminta kepada pihak aparat penegak hukum untuk segera mengambil langkah tegas guna memberi efek jerah kepada oknum nakal tersebut,supaya tidak ada lagi pihak yang akan dirugikan dikemudian hari," Tegasnya.

Sementara itu Kepala Sekolah SMAN 1 Banjar Baru saat di konfirmasi di ruang kerjanya dirinya melakukan hak jawab bela diri, "permasalahannya jadi begini dasar yang saya gunakan bagi yang daring kan wajar kalo tidak di tarik SPP saat pandemi covid-19 kalo untuk wilayah sekolah kami kan zona hijau jadi belajarnya tatap muka artinya di izinkan, kalo sya kan mengacunya surat edaran PP 48 tahun 2008 pasal 52 untuk bunyinya saya lupa" elaknya.

Selain itu dia mengatakan, kalo mau di beritakan silahkan monggo saya gk nyuruh saya juga gak melarang  itu kan sudah hak sampean.

Sementara penggunaan dana BOS reguler, pihak sekolah dapat lebih memaksimalkan dari penggunaan sebelumnya ke poin-poin yang telah di tentukan didalamnya.

Tanggal 4 November 2020 lalu, Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi kembali menetapkan Peraturan Gubernur Lampung No 61 Tahun 2020 tentang peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan menengah negeri dan satuan pendidikan khusus Negeri Provinsi Lampung.


Disebutkan pihak sekolah melalui komite diperbolehkan untuk menerima sumbangan iuran siswa melalui musyawarah dan ketentuan lainnya yang telah di tentukan didalamnya, dengan  catatan peraturan Gubernur tersebut diberlakukan pada tanggal di undangkan. 
(Helmi)