"Siapa Sebenarnya Rugikan Negara Ini" PMII Soppeng Tolak Kenaikan Harga BBM --> Make Image responsive
KOMPAS TERKINI.COM >> Diterbitkan Berdasarkan Undang-Undang PERS Nomor 40 Tahun 1999. Dengan SK. KEMENKUMHAM RI NO. AHU-0043861.AH.01.01.TAHUN 2021 dan Telah Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Juli 2021

"Siapa Sebenarnya Rugikan Negara Ini" PMII Soppeng Tolak Kenaikan Harga BBM

8 Sep 2022

KOMPAS Terkini.com,- Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Soppeng melakukan unjuk rasa (UNRAS) terkait penolakan kenaikan harga BBM didepan kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jalan Salotungo, Rabu (07/09/2022).

Aksi unjuk rasa yang dlakukan dari PC PMII Soppeng merupakan bentuk keberpihakan kepada masyarakat kecil, kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah pusat seolah olah ingin mematikan perekonomian rakyat kecil secara tidak langsung. 

"Perlu di pertanyakan naiknya harga BBM ini solusi atau agenda politik karena sebagai warga Negara kita berhak berasumsi terlebih Negara kita adalah Negara Demokrasi, siapa sebenarnya yang merugikan Negara ini? kenapa kesalahan di kembalikan ke rakyat, rakyat selalu jadi tumbal dengan dalih harga minyak dunia naik, uang Negara juga berasal dari rakyat dan hasil bumi, dimana letak keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia nyatanya yang ada keadilan bagi sekelompok orang dan oligarki saja, maka dari PMII Soppeng menolak degan tegas kenaikan harga BBM bersubsidi karena telah menyengsarakan rakyat kecil", Jelas Nursakia saat dikonfirmasi. 

"Ketua PC PMII Kabupaten Soppeng Nursakia menilai kenaikan harga BBM bukan untuk mensejaterahkan rakyat malah meyusahkan rakyat".
Ada beberapa poin tuntutan kepemerintah diantaranya,
1. menolak kenaikan harga BBM.
2. pemerintah diminta merevisi dan meninjau kembali harga BBM bersubsidi dan non-subsidi.
3. kembalikan harga BBM menjadi Normal
4. menelusuri dan menindaklanjuti mafia BBM.
5. pemerintah diminta memberikan informasi dan transparansi terkait kenaikan harga BBM.

"Lanjut Nursaskia menambahkan bahwa surat pernyataan tuntutan yang sudah dibuat harus ditanda tangani oleh ketua DPR Kabupaten Soppeng sebagai bukti tuntutan kami" terang ketua PC PMII. 

"Sempat kecewa dengan ketua DPR karena  tidak mau hadir temui kami" ungkap Nur ke awak media.